Rabu, 24 Juni 2015

INFLASI DI NEGARA PERU

Sejarah Singkat Negara Peru
Peru adalah sebuah negara di barat Amerika Selatan. Hal ini berbatasan di utara dengan Ekuador dan Kolombia, di sebelah timur oleh Brasil, di tenggara oleh Bolivia, di selatan oleh Chili, dan di sebelah barat dengan Samudera Pasifik. Wilayah Peru adalah rumah bagi budaya kuno yang membentang dari Norte Chico peradaban, salah satu yang tertua di dunia, dengan Kekaisaran Inca, negara terbesar di Pre-Columbian Amerika. Kerajaan Spanyol menaklukkan wilayah tersebut pada abad ke-16 dan mendirikan Viceroyalty, yang termasuk sebagian besar koloni Selatan yang Amerika. Setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1821, Peru telah mengalami masa-masa kerusuhan politik dan krisis fiskal serta periode stabilitas dan kemajuan ekonomi.
Peru adalah sebuah republik demokrasi perwakilan dibagi menjadi 25 wilayah. Geografi bervariasi dari dataran kering pantai Pasifik ke puncak Pegunungan Andes dan hutan tropis Amazon Basin. Ini adalah negara berkembang dengan skor Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dan tingkat kemiskinan sekitar 28,7 persen. Kegiatan utamanya ekonomi meliputi pertanian, perikanan, pertambangan, dan manufaktur produk-produk seperti tekstil.
Populasi Peru, diperkirakan 29,5 juta, adalah multietnis, termasuk Amerindian, Eropa, Afrika, dan Asia. Bahasa lisan utama adalah Spanyol, meskipun sejumlah besar Peru berbahasa Quechua atau bahasa pribumi lainnya. Ini campuran tradisi budaya telah menghasilkan keanekaragaman ekspresi dalam bidang-bidang seperti seni, masakan, sastra, dan musik.
Peru di barat Amerika Selatan, meluas selama hampir 1.500 mil ( 2.414 km ) di sepanjang Samudera Pasifik . Kolombia dan Ekuador adalah di utara , Brasil dan Bolivia di timur , dan Chile ke selatan. Lima perenam ukuran Alaska , Peru dibagi oleh Pegunungan Andes menjadi tiga zona tajam dibedakan . Ke barat adalah pantai , banyak yang kering, memperluas 50 sampai 100 mil (80-160 km) daratan . Daerah pegunungan , dengan puncak lebih dari 20.000 kaki ( 6.096 m) , dataran tinggi tinggi, dan lembah, terletak terpusat. Di luar pegunungan di timur adalah kemiringan berhutan yang mengarah ke dataran Amazon.

Inflasi                                                                
Peru merupakan salah satu negara yang mengalami hiperinflasi dalam kurun Juli 1990 hingga Agustus 1990 dengan inflasi 5% membuat harga barang melonjak dua kali lipat setiap 13 hari, 2 jam.
Menurut sejarahnya, hiperinflasi terjadi karena pertempuran panjang. Ini menjadi inflasi kedua di abad ke-20. Selama paruh pertama tahun 1980-an, Presiden Peru pada masa itu Fernando Belaunde dihadapkan dengan kebijakan penghematan yang diberlakukan pemberi pinjaman IMF menyusul krisis keuangan Amerika Latin yang dimulai di awal dekade.

Kebijakan Awal Presiden Alberto Fujimori
Terpilihnya Alberto Fujimori sebagai presiden Peru pada tahun 1990 merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya yaitu Gracia. Dengan terpilihnya Fujimori rakyat Peru berharap dapat keluar dari krisis ekonomi. Pada saat kampanye, Alberto Fujimori menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang akan diambilnya nanti jika terpilih, adalah kebijakan yang memihak pada rakyat kecil Hal tersebut menyebabkan dukungan kepada Fujimori banyak yang datang dari masyarakat bawah. Ketika menjabat sebagai presiden, Fujimori mendapatkan kenyataan bahwa ia dihadapkan pada masalah ekonomi yang begitu pelik, tingkat inflasi yang tinggi mencapai sekitar 2.775%, defisit anggaran, sampai hutang luar negeri yang melimpah sampai sebesar 24 milyar US dollar yang masih menunggak dan hutang yang sudah jatuh tempo terhadap IMF sebesar 2 milyar US dollar, ditambah krisis kepercayaan dari badan keuangan internasional dalam memberikan bantuan serta, sulitnya mencari investor asing yang baru akibat buruknya iklim investasi ditambah situasi keamanan saat itu yang kurang kondusif. Dalam persepsinya untuk mengatasi berbagai krisis tersebut beberapa minggu setelah kemenangannya dalam pemilu 1990, Fujimori melakukan lawatan ke Washington dan Tokyo guna mendapatkan dukungan serta bantuan dana. Hasil dari kunjungan tersebut menyiratkan bahwa komunitas keungan internasional tidak akan memberikan pinjaman lagi kecuali Fujimori bersedia untuk mengubah kondisi ekonomi yang ada pada saat itu, Fujimori kemudian mengajukan usulan guna melunasi kembali pinjaman luar negerinya. Sesampainya di Peru Fujimori menggebrak dengan menunjukan kebijakan ekonominya dengan istilah Fujishock policy.
Berbeda dengan janji yang diucapkannya selama kampanye, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Fujimori ternyata berlawanan dengan apa yang telah ia janjikan. Beberapa hari setelah pengangkatannya, Fujimori mengeluarkan kebijakan ekonomi yang radikal dalam upayanya dsmengatasi krisis yang terjadi di Peru. Fujishock meliputi melaksanakan privatisasi secara besar besasran, dihapuskannya subsidi dan control harga pada barang barang seperti makanan, minya dan barang barang impor. Selain itu juga mengurangi hambatan hambatan perdagangan seperti pajak, kuota ekspor dan tarif, memotong pengeluaran pemerintah, serta melakukan liberalisasi terhadap nilai tukar mata uang asing. 
 
Kebijakan Pemerintah Peru dalam Mengatasi Krisis Ekonomi
Kebijakan moneter menjadi salah satu pilihan dalam mengahadapi hyper inflasi yang dialami Peru. Hal ini dikarenakan deficit anggaran dianggap sebagai pemicu dari timbulnya hyper inflasi di akhir tahun 1980an. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
Langkah awal yang digunakan adalah melepaskan kontrol harga dan subsidi. Kestabilan moneter diharapkan tercipta dengan membuat Bank sentral independen dan berkomitmen untuk melakukan beberapa tindakan moneter yang bias menekan inflasi. Inflasi tahunan turun dari 7650% pada 1990 menjadi 139% di tahun 1991, dan turun lagi menjadi 57% pada tahun 1992. Tingkat inflasi terus menurun meskipun tidak bias mengikuti harapan IMF sebesar 25% pada tahun 1993, namun penurunan inflasi ini masih bias ditingkatkan. Cadangan devisa Netto yang dimiliki oleh Bank Sentral meningkat dari sebelumnya minus 105 juta US dollar pada juli 1990 menjadi 2.32 milyar US dollar pada april 1993. Sejalan dengan komitmen Bank untuk mencegah inflasi, maka tingkat penyediaan uang diatur sedikit sekali, dan tentu saja lebih sedikit dari jumlah inflasi bulanan. Pada saat yang bersamaan, system cadangan yang dibutuhkan, digunakan untuk membantu meningkatkan nilai Nuevo Sol. Ketika bank- bank komersial menawarkan tingkat suku bunga tinggi pada penyimpanan dollar, Bank sentral mencoba menahannya dengan menaikkan nilai deposit sebanyak 50% pada dollar dan menurunkan nilai dposit Nuevo sol menjadi 15% saja.
Kebijakan Tarif
Perubahan pada sistem tarif adalah merupakan indikasi yang paling jelas dari determinasi pemerintahan Fujimori dalam melepaskan kaitannya dengan rezim terdahulu. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan Fujimori mempersiapkan berbagai tugas guna menghapuskan ketidakefisienan dan pemborosan campur tangan Negara yang diciptkan oleh Gracia. Struktur tariff impor disederhanakan secara besar-besaran. Jumlah tingkat tariff yang dikenakan pada nilai impor ad volarem CIF (cost, insurance and freight) dikurangi dari 56% menjadi 2-15% dan 25%. Kebanyakan barang dikenakan tariff sebesar 15% dan 25% untuk barang-barang konsumsi.
Kebijakan Fiskal
Langkah pertama yang diambil yaitu menyederhanakan sistem. Presiden alberto Fujimori mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat, dengan jaminan bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak tidak boleh melebihi 12% dari GDP 1991. Jumlah pajak berkurang dan kini hanya ada lima pajak yang ditarik oleh negara, yaitu:
·         Pajak penjualan
·         Pajak barang konsumsi pilihan
·         Pajak pendapatan
·         Pajak perusahaan
·         Pajak impor
Selain dari pajak-pajak tersebut, masih terdapat penarikan-penarikan yang dilakukan pemerintah guna menambah anggaran Negara. Salah satu contohnya yaitu penarikan yang dikenakan pada pendapatan (berkisar antara 5 sampai 20%) yang diumumkan pada awal juni 1991. Pajak ini dikumpulkan guna membayar pengeluaran tambahan di paruh tahun kedua yang digunakan untuk membayar peningkatan gaji pegawai negeri. Cara ini mendapat tantangan keras dari kongres. Selain menyederhanakan sistem pajak, Alberto Fujimori juga melakukan pengaturan ulang terhadap badan administrasi pajak, Superintendency of Tax Administration. Jaringan pengawasan ditingkatkan dan kekuasaan Superintendency of Tax Administration diperbesar. Perubahan ini akhirnya terwujud setelah memakan waktu kurang lebih dua tahun, dan akhirnya disahkan pada desember 1992 melalui Undang-Undang Rasionalisasi sistem pajak nasional serta penghapusan hak istimewa dan penyuapan.

Kondisi Ekonomi
Peru mengadopsi sistem ekonomi yang berorientasi pasar dibawah pemerintahan presiden alberto Fujimori. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan kembali perekonomian Peru akibat inflasi yang berkepanjangan serta depresi yang berlangsung secara bersamaan pada awal pemerintahannya. Industri yang terdapat di peru antara lain : tambang logam, minyak, perikanandan minyak. Pada sektor pertanian, komoditas pertanian utama peru adalah asparagus, kopi, kapas, beras, kentang, jagung, anggur, pisang, daging sapi, produk-produk susu, ikan . Salah satu hasil kebijakan reformasi ekonomi yang dibawa oleh Fujimori adalah meningkatnya nilai pertumbuhan investasi asing sampai lima kali lipat sejak 1990.
Ekspor Peru mencapai nilai sebesar 23,75 milyar US dollar(estimasi 2006) dengan komoditas ekspor utama ada pada perak, tembaga, minyak mentah dan produk minyak olahan, kopi, kentang, asparagus, tekstil. Negara utama yang mengimpor dari peru berdasarkan presentasenya adalah Amerika serikat 24,1%, China 9,6%, Swiss 7,1%, Kanada 6,8%, Cili 6%, Jepang 5,2%.

Nama Anggota Kelompok:
v   Fatmawati                              (27211969)
v   Nimas Indrayanti                  (25211173)
v   Nur Amaliya Hasanah          (25211284) 
    Silvia Rachman                     (26211770)  
    



   

       Sumber:
https://proximitythinktank.wordpress.com/2014/04/06/kebijakan-pemerintah-peru-dalam-mengatasi-krisis-ekonomi-pada-masa-pemerintahan-presiden-alberto-fujimori/