Sejarah Singkat Negara Peru
Peru adalah sebuah
negara di barat Amerika Selatan. Hal ini berbatasan di utara dengan Ekuador dan
Kolombia, di sebelah timur oleh Brasil, di tenggara oleh Bolivia, di selatan
oleh Chili, dan di sebelah barat dengan Samudera Pasifik. Wilayah Peru adalah
rumah bagi budaya kuno yang membentang dari Norte Chico peradaban, salah satu
yang tertua di dunia, dengan Kekaisaran Inca, negara terbesar di Pre-Columbian
Amerika. Kerajaan Spanyol menaklukkan wilayah tersebut pada abad ke-16 dan
mendirikan Viceroyalty, yang termasuk sebagian besar koloni Selatan yang
Amerika. Setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1821, Peru telah mengalami
masa-masa kerusuhan politik dan krisis fiskal serta periode stabilitas dan
kemajuan ekonomi.
Peru adalah sebuah
republik demokrasi perwakilan dibagi menjadi 25 wilayah. Geografi bervariasi
dari dataran kering pantai Pasifik ke puncak Pegunungan Andes dan hutan tropis
Amazon Basin. Ini adalah negara berkembang dengan skor Indeks Pembangunan
Manusia yang tinggi dan tingkat kemiskinan sekitar 28,7 persen. Kegiatan
utamanya ekonomi meliputi pertanian, perikanan, pertambangan, dan manufaktur
produk-produk seperti tekstil.
Populasi Peru,
diperkirakan 29,5 juta, adalah multietnis, termasuk Amerindian, Eropa, Afrika,
dan Asia. Bahasa lisan utama adalah Spanyol, meskipun sejumlah besar Peru
berbahasa Quechua atau bahasa pribumi lainnya. Ini campuran tradisi budaya
telah menghasilkan keanekaragaman ekspresi dalam bidang-bidang seperti seni,
masakan, sastra, dan musik.
Peru di barat Amerika
Selatan, meluas selama hampir 1.500 mil ( 2.414 km ) di sepanjang Samudera
Pasifik . Kolombia dan Ekuador adalah di utara , Brasil dan Bolivia di timur ,
dan Chile ke selatan. Lima perenam ukuran Alaska , Peru dibagi oleh Pegunungan
Andes menjadi tiga zona tajam dibedakan . Ke barat adalah pantai , banyak yang
kering, memperluas 50 sampai 100 mil (80-160 km) daratan . Daerah pegunungan ,
dengan puncak lebih dari 20.000 kaki ( 6.096 m) , dataran tinggi tinggi, dan
lembah, terletak terpusat. Di luar pegunungan di timur adalah kemiringan
berhutan yang mengarah ke dataran Amazon.
Inflasi
Peru merupakan
salah satu negara yang mengalami hiperinflasi dalam kurun Juli 1990 hingga
Agustus 1990 dengan inflasi 5% membuat harga barang melonjak dua kali lipat
setiap 13 hari, 2 jam.
Menurut sejarahnya,
hiperinflasi terjadi karena pertempuran panjang. Ini menjadi inflasi kedua
di abad ke-20. Selama paruh pertama tahun 1980-an, Presiden Peru pada masa
itu Fernando Belaunde dihadapkan dengan kebijakan penghematan yang diberlakukan
pemberi pinjaman IMF menyusul krisis keuangan Amerika Latin yang dimulai di
awal dekade.
Kebijakan Awal Presiden
Alberto Fujimori
Terpilihnya
Alberto Fujimori sebagai presiden Peru pada tahun 1990 merupakan bentuk
ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya yaitu Gracia. Dengan
terpilihnya Fujimori rakyat Peru berharap dapat keluar dari krisis ekonomi.
Pada saat kampanye, Alberto Fujimori menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang
akan diambilnya nanti jika terpilih, adalah kebijakan yang memihak pada rakyat
kecil Hal tersebut menyebabkan dukungan kepada Fujimori banyak yang datang dari
masyarakat bawah. Ketika menjabat sebagai presiden, Fujimori mendapatkan
kenyataan bahwa ia dihadapkan pada masalah ekonomi yang begitu pelik, tingkat
inflasi yang tinggi mencapai sekitar 2.775%, defisit anggaran, sampai hutang
luar negeri yang melimpah sampai sebesar 24 milyar US dollar yang masih
menunggak dan hutang yang sudah jatuh tempo terhadap IMF sebesar 2 milyar US
dollar, ditambah krisis kepercayaan dari badan keuangan internasional dalam
memberikan bantuan serta, sulitnya mencari investor asing yang baru akibat
buruknya iklim investasi ditambah situasi keamanan saat itu yang kurang
kondusif. Dalam persepsinya untuk mengatasi berbagai krisis tersebut beberapa
minggu setelah kemenangannya dalam pemilu 1990, Fujimori melakukan lawatan ke
Washington dan Tokyo guna mendapatkan dukungan serta bantuan dana. Hasil dari
kunjungan tersebut menyiratkan bahwa komunitas keungan internasional tidak akan
memberikan pinjaman lagi kecuali Fujimori bersedia untuk mengubah kondisi
ekonomi yang ada pada saat itu, Fujimori kemudian mengajukan usulan guna
melunasi kembali pinjaman luar negerinya. Sesampainya di Peru Fujimori
menggebrak dengan menunjukan kebijakan ekonominya dengan istilah Fujishock
policy.
Berbeda
dengan janji yang diucapkannya selama kampanye, kebijakan ekonomi yang
diterapkan oleh Fujimori ternyata berlawanan dengan apa yang telah ia janjikan.
Beberapa hari setelah pengangkatannya, Fujimori mengeluarkan kebijakan ekonomi
yang radikal dalam upayanya dsmengatasi krisis yang terjadi di Peru. Fujishock
meliputi melaksanakan privatisasi secara besar besasran, dihapuskannya subsidi
dan control harga pada barang barang seperti makanan, minya dan barang barang
impor. Selain itu juga mengurangi hambatan hambatan perdagangan seperti pajak,
kuota ekspor dan tarif, memotong pengeluaran pemerintah, serta melakukan
liberalisasi terhadap nilai tukar mata uang asing.
Kebijakan Pemerintah
Peru dalam Mengatasi Krisis Ekonomi
Kebijakan
moneter menjadi salah satu pilihan dalam mengahadapi hyper inflasi yang dialami
Peru. Hal ini dikarenakan deficit anggaran dianggap sebagai pemicu dari
timbulnya hyper inflasi di akhir tahun 1980an. Kebijakan moneter pada dasarnya
merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal
(pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan
keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya
tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur
dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional
yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka
kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
Langkah awal
yang digunakan adalah melepaskan kontrol harga dan subsidi. Kestabilan moneter
diharapkan tercipta dengan membuat Bank sentral independen dan berkomitmen
untuk melakukan beberapa tindakan moneter yang bias menekan inflasi. Inflasi
tahunan turun dari 7650% pada 1990 menjadi 139% di tahun 1991, dan turun lagi
menjadi 57% pada tahun 1992. Tingkat inflasi terus menurun meskipun tidak bias
mengikuti harapan IMF sebesar 25% pada tahun 1993, namun penurunan inflasi ini
masih bias ditingkatkan. Cadangan devisa Netto yang dimiliki oleh Bank Sentral
meningkat dari sebelumnya minus 105 juta US dollar pada juli 1990 menjadi 2.32
milyar US dollar pada april 1993. Sejalan dengan komitmen Bank untuk mencegah
inflasi, maka tingkat penyediaan uang diatur sedikit sekali, dan tentu saja
lebih sedikit dari jumlah inflasi bulanan. Pada saat yang bersamaan, system
cadangan yang dibutuhkan, digunakan untuk membantu meningkatkan nilai Nuevo
Sol. Ketika bank- bank komersial menawarkan tingkat suku bunga tinggi pada
penyimpanan dollar, Bank sentral mencoba menahannya dengan menaikkan nilai
deposit sebanyak 50% pada dollar dan menurunkan nilai dposit Nuevo sol menjadi
15% saja.
Kebijakan Tarif
Perubahan
pada sistem tarif adalah merupakan indikasi yang paling jelas dari determinasi
pemerintahan Fujimori dalam melepaskan kaitannya dengan rezim terdahulu. Dalam
menjalankan kekuasaannya, pemerintahan Fujimori mempersiapkan berbagai tugas
guna menghapuskan ketidakefisienan dan pemborosan campur tangan Negara yang
diciptkan oleh Gracia. Struktur tariff impor disederhanakan secara
besar-besaran. Jumlah tingkat tariff yang dikenakan pada nilai impor ad volarem
CIF (cost, insurance and freight) dikurangi dari 56% menjadi 2-15% dan 25%.
Kebanyakan barang dikenakan tariff sebesar 15% dan 25% untuk barang-barang
konsumsi.
Kebijakan Fiskal
Langkah
pertama yang diambil yaitu menyederhanakan sistem. Presiden alberto Fujimori
mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat, dengan jaminan bahwa
penerimaan Negara dari sektor pajak tidak boleh melebihi 12% dari GDP 1991.
Jumlah pajak berkurang dan kini hanya ada lima pajak yang ditarik oleh negara,
yaitu:
·
Pajak penjualan
·
Pajak barang konsumsi pilihan
·
Pajak pendapatan
·
Pajak perusahaan
·
Pajak impor
Selain dari
pajak-pajak tersebut, masih terdapat penarikan-penarikan yang dilakukan
pemerintah guna menambah anggaran Negara. Salah satu contohnya yaitu penarikan
yang dikenakan pada pendapatan (berkisar antara 5 sampai 20%) yang diumumkan
pada awal juni 1991. Pajak ini dikumpulkan guna membayar pengeluaran tambahan
di paruh tahun kedua yang digunakan untuk membayar peningkatan gaji pegawai
negeri. Cara ini mendapat tantangan keras dari kongres. Selain menyederhanakan
sistem pajak, Alberto Fujimori juga melakukan pengaturan ulang terhadap badan
administrasi pajak, Superintendency of Tax Administration. Jaringan pengawasan
ditingkatkan dan kekuasaan Superintendency of Tax Administration diperbesar.
Perubahan ini akhirnya terwujud setelah memakan waktu kurang lebih dua tahun,
dan akhirnya disahkan pada desember 1992 melalui Undang-Undang Rasionalisasi
sistem pajak nasional serta penghapusan hak istimewa dan penyuapan.
Kondisi Ekonomi
Peru
mengadopsi sistem ekonomi yang berorientasi pasar dibawah pemerintahan presiden
alberto Fujimori. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan kembali perekonomian Peru
akibat inflasi yang berkepanjangan serta depresi yang berlangsung secara
bersamaan pada awal pemerintahannya. Industri yang terdapat di peru antara lain
: tambang logam, minyak, perikanandan minyak. Pada sektor pertanian, komoditas
pertanian utama peru adalah asparagus, kopi, kapas, beras, kentang, jagung,
anggur, pisang, daging sapi, produk-produk susu, ikan . Salah satu hasil
kebijakan reformasi ekonomi yang dibawa oleh Fujimori adalah meningkatnya nilai
pertumbuhan investasi asing sampai lima kali lipat sejak 1990.
Ekspor Peru
mencapai nilai sebesar 23,75 milyar US dollar(estimasi 2006) dengan komoditas
ekspor utama ada pada perak, tembaga, minyak mentah dan produk minyak olahan,
kopi, kentang, asparagus, tekstil. Negara utama yang mengimpor dari peru
berdasarkan presentasenya adalah Amerika serikat 24,1%, China 9,6%, Swiss 7,1%,
Kanada 6,8%, Cili 6%, Jepang 5,2%.
Nama Anggota Kelompok:
v Fatmawati (27211969)
v Nimas Indrayanti (25211173)
v Nur Amaliya Hasanah (25211284)
Silvia Rachman (26211770)
Sumber:
https://proximitythinktank.wordpress.com/2014/04/06/kebijakan-pemerintah-peru-dalam-mengatasi-krisis-ekonomi-pada-masa-pemerintahan-presiden-alberto-fujimori/ 
