HUKUM PERDATA

BAB 3

HUKUM PERDATA

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

            Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara

individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law)

dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau

hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian

semacam ini.

Sejarah Hukum Perdata

            Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon

yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu

dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis

dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de

Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813),

kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus

hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat

oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER

meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI

yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut

terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru

diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di

Belgia yaitu :

1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata-Belanda.

2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang]

            Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code

Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

KUHPerdata

            Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku

bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah

hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk

Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut

berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU

Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

            Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua

panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai

anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J.

van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui

Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

            Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,

KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undangundang

baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga

Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata

Indonesia.

Isi KUHPerdata

KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht

2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht

3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht

4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

DEFINISI HUKUM PERDATA

Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :

1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan

perseorangan yang lainnya.

2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan

yang lainnya.

3. Sudikno Mertokusumo

Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang

satu terhadap yag lain didalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan

masyarakat.

4. Prof. R. Soebekti, S.H.

Semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan

perseorangan.

Definisi secara umum :

Suatu peraturan hukum yang mengatur orang / badan hukum yang satu dengan orang /

badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan

perseorangan.

Unsur yang terpenting dari Hukum Perdata :

1. norma peraturan

2. sanksi

3. mengikat / dapat dipaksakan

AZAS-AZAS HUKUM PERDATA

1. Azas Individualitas

2. Azas Kebabasan Berkontrak

3. Azas Monogami ( dalam hukum perkawinan )

Azas Individualitas

=> Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak

eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil,

memakai, merusak, memelihara, dsb.

Batasan terhadap azas individualitas :

a. Hukum Tata Usaha Negara ( campur tangan pemerintah terhadap hak milik )

b. Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga

c. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain

Azas Kebebasan Berkontrak

=> Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur

dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdata ) asal perjanjian tersebut tidak

bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Azas Monogami

=> Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memunyai satu

orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang-

Undang Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan

memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.

PERKEMBANGAN KUH Perdata DI INDONESIA

           

            Hukum Perdata Eropa (Code Civil Des Francais) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804.

Pada tahun 1807, Code Civil Des Francais diundangkan dengan nama Code Napoleon.

Tahun 1811 – 1830, Code Napoleon berlaku di Belanda. KUHPerdata Indonesia berasal

dari Hukum Perdata Belanda, yaitu buku “Burgerlijk Wetboek” (BW) dan dikodifikasi

pada tanggal 1 Mei 1848.

            Setelah kemerdekaan, KUHPerdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum

dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan

negara dan peraturan yang ada (termasuk KUHPerdata) masih tetap berlaku selama

belum ada peraturan yang baru menurut UUD ini.

Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia :

o Tahun 1960 : UU No.5/1960 mencabut buku II KUHPerdata sepanjang mengatur

tentang bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hypotek

o Tahun 1963 : Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 September

1963, dengan mencabut pasal-pasal tertentu dari BW yaitu : pasal 108, 824 (2), 1238,

1460, 1579, 1603 x (1),(2) dan 1682.

o Tahun 1974 : UU No.1/1974, mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan

wanita yang menyatakan wanita tidak cakap bertindak.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

A. Menurut Ilmu Pengetahuan

Buku I : Hukum Perorangan (Personenrecht)

Buku II : Hukum Keluarga (Familierecht)

Buku III : Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)

Buku IV : Hukum Waris (Erfrecht)

B. Menurut KUHPerdata

Buku I : Perihal Orang (Van Personen)

Buku II : Perihal Benda (Van Zaken)

Buku III : Perihal Perikatan (Van Verbintennisen)

Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (Van Bewijs en Verjaring)      

SUMBER :

http://www.google.co.id/url?q=http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19363/Hukum%2BPerdata.pdf